INFO-TARGET.COM | BANDUNG – Ketua Umum Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat, Piar Pratama, SH, secara resmi menggelar konferensi pers pada Senin (1/9/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden RI, DPR, Kapolri, serta Panglima TNI.
Surat terbuka itu lahir sebagai bentuk keprihatinan atas meningkatnya eskalasi demonstrasi di berbagai wilayah, khususnya di DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang kini meluas ke daerah lain. Piar menegaskan bahwa pemerintah dan DPR harus segera melakukan evaluasi serta koreksi terhadap situasi yang terjadi saat ini.
Menurutnya, kekecewaan masyarakat muncul karena sebagian wakil rakyat justru dianggap tidak mencerminkan sikap yang pro-rakyat. Alih-alih mendukung efisiensi anggaran sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo Subianto, beberapa pejabat dan anggota legislatif malah mempertontonkan gaya hidup hedonis dan tindakan kontroversial.
Lebih jauh, Piar menyebut DPR RI sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kondisi memanas belakangan ini. Ia menilai DPR telah menutup diri dari rakyat, sehingga keluhan dan suara masyarakat tidak terakomodasi. Akibatnya, terjadi benturan di lapangan antara aparat dan massa yang menimbulkan korban dari kedua belah pihak.
Dalam pernyataannya, ia juga mendesak para ketua partai politik untuk mengambil sikap tegas terhadap kader yang menjabat sebagai pejabat publik namun gagal menjalankan tugasnya. Bentuk ketegasan itu, menurutnya, bisa berupa sanksi etik hingga pemecatan.
Selain itu, Piar menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, termasuk menindak tegas para provokator yang memicu kekerasan. Ia juga mendorong agar pemerintah dan DPR segera memenuhi tuntutan rakyat, di antaranya:
-
Menghapus tunjangan pejabat yang dinilai berlebihan, serta menindak aparat negara yang arogan, pamer kekayaan, dan tidak menjaga sikap di hadapan publik.
-
Segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan memberi penguatan pemberantasan korupsi melalui Keppres, Perpres, atau Perppu.
-
Mengeluarkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, tidak memberatkan melalui pajak, serta menepati janji menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
-
Menjaga persatuan bangsa dengan menegaskan bahwa rakyat, Polri, dan TNI merupakan anak bangsa dari rahim Ibu Pertiwi yang seharusnya tidak saling berhadapan.
“Semoga surat terbuka ini dapat menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kebijakan demi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia,” pungkas Piar. (Red.Sumedang)
