INFO-TARGET.COM | BOGOR
Keterbatasan komunikasi dengan Penjabat (PJ) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, dinilai sebagai faktor utama yang menyebabkan krisis pendidikan di Kabupaten Bogor. Hingga Senin, 5 Agustus 2024, ratusan anak di kabupaten ini masih belum mendapatkan akses pendidikan yang layak, memperlihatkan kegagalan pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar pendidikan.
Menurut ketentuan Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak atas pendidikan, dan pemerintah wajib menyediakannya. Namun, kenyataannya di Kabupaten Bogor menunjukkan ketidakmampuan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai.
Komunikasi yang terhambat dengan PJ Bupati Asmawa Tosepu menyebabkan kurangnya pemahaman mendalam terhadap situasi pendidikan di wilayah tersebut. Dalam berbagai kesempatan, Asmawa Tosepu lebih sering merekomendasikan untuk bertanya kepada Dinas Pendidikan, yang dinilai tidak mampu mengelola pendidikan secara efektif. Dinas Pendidikan kerap dikritik karena fokus pada pungutan dana BOS dan masalah-masalah administrasi lainnya, yang dianggap sebagai sumber kongkalikong.
Tanggapan Asmawa Tosepu terhadap pertanyaan tentang pembangunan sekolah menunjukkan kurangnya kepekaan dan pemahaman mengenai kebutuhan mendesak di sektor pendidikan. Pernyataan seperti, “Untuk pembangunan sekolah harus ada mekanismenya. Tidak bisa hari ini bapak langsung minta langsung dibangun,” menggarisbawahi ketidaksiapan dan ketidakmampuan dalam merespons kebutuhan mendesak.
Masyarakat juga mengungkapkan kekhawatiran terkait pertumbuhan penduduk yang pesat tanpa diimbangi dengan penambahan sekolah selama lima tahun terakhir. DPRD sebagai wakil rakyat pun dinilai tidak memadai dalam mendorong pembangunan pendidikan yang signifikan, menambah kekhawatiran akan ketidakmampuan lembaga legislatif dalam menangani isu-isu pendidikan.
Kritik tajam juga ditujukan pada sikap PJ Bupati yang dianggap sulit diajak berkomunikasi dan berdiskusi. Keengganan Asmawa Tosepu untuk mendengarkan dan merespons masukan menunjukkan kurangnya kepemimpinan yang efektif dalam menghadapi masalah pendidikan yang sangat penting bagi masa depan anak-anak.
Surahmanto, Sekretaris Umum Aliansi Insan Pers Bogor Raya (AIPBR), menekankan pentingnya tindakan konkret dari pemerintah daerah dan DPRD. “Penting bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah nyata dalam mengatasi krisis pendidikan ini. Rakyat Bogor membutuhkan pemimpin yang responsif dan peka terhadap kebutuhan pendidikan anak-anak mereka,” ungkapnya.
Surahmanto juga menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Dinas Pendidikan. “Pengelolaan dana pendidikan harus transparan dan akuntabel. Semua sumber daya harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memastikan setiap anak di Kabupaten Bogor mendapatkan hak mereka untuk pendidikan yang layak,” tambahnya.
Krisis pendidikan di Kabupaten Bogor kini menjadi sorotan utama, dengan harapan agar pemerintah daerah segera melakukan perubahan dan perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.
Reporter : Alif Waedi
