INFO-TARGET.COM | BOGOR – Desa Klapanunggal kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya diterpa isu pungutan liar berkedok permohonan THR, kini muncul dugaan pungli dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024.
Sejumlah warga mengaku dimintai uang dengan nominal yang jauh dari ketentuan resmi. Ada yang menyebutkan biaya sebesar Rp 1.650.000, bahkan ada yang dimintai hingga Rp 3.500.000. Padahal, program PTSL sejatinya merupakan program pemerintah pusat yang digulirkan secara gratis, atau jika pun ada biaya, seharusnya hanya berkisar antara Rp 150.000 hingga Rp 200.000 untuk keperluan administrasi.
Ironisnya, saat tim media mencoba mengonfirmasi langsung kepada Kepala Desa Klapanunggal melalui pesan WhatsApp, tidak ada respons yang diberikan hingga berita ini diterbitkan. Ketidakhadiran jawaban dari pihak desa justru memperkuat dugaan adanya praktik pungli yang melibatkan oknum perangkat desa.
Kecurigaan publik semakin menguat setelah beredarnya bukti berupa kwitansi pembayaran dari salah satu warga peserta program PTSL. Warga menyebut pungli dilakukan oleh oknum perangkat desa. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah Kepala Desa Klapanunggal mengetahui tindakan bawahannya atau justru turut membiarkan?
Sebagai informasi, Program PTSL bertujuan membantu masyarakat memperoleh legalitas atas kepemilikan lahan secara gratis, sesuai dengan semangat pemerataan akses hukum atas tanah. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan program ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan tim Saber Pungli Kabupaten Bogor segera turun tangan. Apalagi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan komitmennya memerangi segala bentuk pungli dan premanisme. Sudah saatnya bukti nyata ditunjukkan, agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak semakin luntur.
Tim.Red
