Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam pertemuan resmi di Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta, Selasa (25/11/2025).
INFO-TARGET.COM | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, angkat bicara terkait rusaknya lahan kebun teh di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Ia menilai persoalan tersebut bukan sekadar aksi penyerobotan lahan, tetapi merupakan dampak dari kebijakan bisnis PT Perkebunan Nusantara (PTPN I) yang membuka penyewaan lahan di luar kepentingan inti perkebunan.
Dedi menegaskan, kerusakan ini tidak akan terjadi bila perusahaan BUMN tersebut tetap menjalankan fungsi pengelolaan lahan sesuai peruntukannya sejak awal. Menurutnya, terbukanya skema penyewaan lahan memberi peluang bagi oknum dan pemodal untuk mengubah area tanaman teh secara ilegal.
Gubernur menyampaikan bahwa Polda Jabar dan Polresta Bandung telah menangani kasus ini secara intensif. Ia optimis pelaku lapangan beserta dalang utamanya segera ditangkap.
“Dalam waktu dekat, pelaku dan otak pelakunya akan segera ditahan,” ujar Dedi melalui keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).
Dedi meminta PTPN untuk menghentikan praktik alih fungsi lahan yang berpotensi memancing eksploitasi area perkebunan demi kepentingan lain. Ia mendesak PTPN fokus kembali pada pengelolaan komoditas teh dan karet sebagaimana mandat awal perusahaan.
“Areal-areal kebun teh dan karet harus dikembalikan lagi menjadi teh dan karet. Jangan dibiarkan kosong,” tegasnya.
Apabila PTPN merasa tidak sanggup melakukan penanaman kembali, Dedi menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap turun tangan. Rencananya, Pemprov akan melakukan penanaman ulang di kawasan seluas 160 hektar dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp35 miliar.
Ia juga mengingatkan bahwa kerusakan kebun teh bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi berdampak serius terhadap potensi bencana ekologis di wilayah Bandung Selatan yang dikenal sebagai kawasan rawan.
“Risiko bencana akibat perubahan peruntukan lahan itu sangat berat untuk Bandung,” ujarnya.
Di sisi lain, Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono memastikan penegakan hukum terus berjalan. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengidentifikasi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam perusakan lahan perkebunan PTPN I Regional II Malabar.
Aldi juga menegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan dengan hati-hati agar masyarakat kecil tidak dikorbankan dalam kasus ini. (red)
