INFO-TARGET.COM | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti kebijakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang hingga kini belum melibatkan Bank BJB sebagai mitra resmi dalam layanan pembayaran listrik. Kritik tajam tersebut ia sampaikan karena dinilai tidak sejalan dengan upaya memperkuat kolaborasi antar lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dedi menegaskan bahwa kerja sama antara BUMN dan BUMD merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung percepatan investasi serta pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok mencapai 8%.
Namun, menurutnya, masih terdapat ketimpangan kebijakan, khususnya terkait belum diberikannya akses kepada Bank BJB untuk menjadi kanal pembayaran listrik bagi masyarakat Jawa Barat—provinsi dengan jumlah pelanggan listrik terbesar di Indonesia.
Berdasarkan data BPS tahun 2022, Jawa Barat tercatat memiliki 16.310.301 pelanggan listrik, tertinggi secara nasional. Kondisi tersebut juga diperkuat dengan data konsumsi listrik 2025, di mana Jawa Barat menghabiskan 70.064 GWh, atau sekitar 20% dari total konsumsi listrik Indonesia.
“Jawa Barat itu pengguna listrik terbesar di Indonesia. Tapi sampai hari ini Bank BJB belum mendapatkan lisensi sebagai tempat pembayaran listrik,” tegas Dedi dalam keterangannya, Kamis (20/11/2025).
Ia berharap PLN memberikan ruang bagi Bank BJB untuk ikut berperan dalam layanan pembayaran listrik, mengingat besarnya kebutuhan dan jumlah pengguna di wilayah Jabar.
“Saya ingin Dirut PLN segera memberikan akses kepada Bank Jabar, supaya masyarakat bisa melakukan pembayaran listrik melalui BJB,” tambahnya.
Dedi memastikan bahwa pemerintah provinsi tetap berkomitmen mendukung PLN, terutama dalam upaya pemerataan akses listrik bagi seluruh warga Jawa Barat pada tahun mendatang. (red)
📰 Kirim informasi dan peristiwa di sekitar Anda ke 📩 : redaksijabarku@gmail.com



BJB Belum Jadi Mitra Pembayaran Listrik PLN
