Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin di Auditorium Bima Arya, Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, Jawa Barat. 
INFO-TARGET.COM | BOGOR – Kabar baik datang dari Kota Hujan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berhasil menekan angka kemiskinan dari 6,53 persen menjadi 5,89 persen pada tahun 2025, atau setara dengan sekitar 60 ribu penduduk.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi lintas sektor di lingkungan Pemkot Bogor, serta sinergi dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Rapat koordinasi ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan asumsi. Yang paling penting adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) harus sesuai dan kolaboratif dengan inpres, sehingga terjadi sinergitas antara pusat dan daerah dalam menanggulangi angka kemiskinan,”
ujar Jenal usai membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah Kota Bogor di Auditorium Bima Arya, Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, Jumat (31/10).
Menurutnya, sinkronisasi data menjadi kunci utama keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Pasalnya, masih banyak warga miskin yang belum tercatat dalam sistem DTSEN. Untuk itu, Pemkot menghadirkan narasumber dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) guna memastikan kesesuaian data daerah dengan pusat.
“Tidak semua warga miskin di Bogor yang kita data sudah masuk DTSEN. Karena itu, kami menghadirkan narasumber dari Kominfo Jabar dan Pusdatin agar penyelarasan data berjalan efektif,” jelas Jenal.
Ia menambahkan, Pemkot terus melanjutkan berbagai program lintas sektor untuk menekan angka kemiskinan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga infrastruktur wilayah, dengan dukungan anggaran yang signifikan.
“Kami berupaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui program seperti Bantuan Siswa Miskin, Tebus Ijazah, Beasiswa Mahasiswa Gratis, BPJS PBI, Guru Ngaji, Bedah Rumah, dan Padat Karya,” ungkapnya.
Selain itu, Jenal menyoroti pentingnya penyeragaman data stunting, mengingat masih ada perbedaan antara hasil survei nasional dengan data lapangan.
“Data stunting berbeda antara survei SKI dengan bulan penimbangan balita. Kami ingin kepastian dari pusat, mana yang harus dijadikan pedoman agar data by name by address bisa akurat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan program bukan hanya dari status miskin ekstrem atau tidak, melainkan dari sejauh mana kebijakan publik berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
“Bagi kami, yang terpenting adalah sejauh mana uang rakyat bisa berintervensi nyata untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Jenal.
📰 Kirim informasi dan peristiwa di sekitar Anda ke 📩 : redaksijabarku@gmail.com
