INFO-TARGET.COM | SUMEDANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan pertemuan strategis dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (22/10/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas langkah-langkah pembaruan proses bisnis layanan pertanahan agar lebih efisien, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
“Kami hadir untuk mendapatkan masukan terkait transformasi pelayanan. Proses bisnis yang ada saat ini sudah dibuat lama dan sebagian masyarakat menilai tidak lagi efektif,” jelas Menteri Nusron saat membuka pertemuan di Ruang Rapat Nusantara.
Ia menekankan bahwa perbaikan proses bisnis harus memberikan kejelasan bagi masyarakat, mulai dari dokumen yang diperlukan, waktu penyelesaian layanan, hingga kepastian biaya. “Yang kami rancang adalah layanan yang memungkinkan pemohon memahami persyaratan secara jelas, menyelesaikan permohonan tepat waktu, dan biaya pelayanan transparan,” tambahnya.
Menteri Nusron juga menegaskan pentingnya keterlibatan KPK dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan dan celah korupsi. “Kami berharap masukan dari KPK dapat menyoroti titik rawan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi maupun pungutan liar,” ujarnya didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Sementara itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyambut positif inisiatif Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, perbaikan proses bisnis layanan publik tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor pertanahan.
“Kami melihat upaya ini sebagai langkah penting untuk mengefisiensikan waktu, biaya, dan transparansi, sekaligus mendorong transformasi yang berdampak pada peningkatan PNBP,” jelas Setyo Budiyanto. Ia menambahkan bahwa perbaikan proses bisnis harus seiring dengan penguatan integritas aparatur. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI), Kementerian ATR/BPN saat ini memperoleh skor 75,88. “Angka ini menjadi pijakan, namun yang lebih penting adalah memastikan perilaku pegawai di semua tingkatan menolak praktik korupsi,” tegas Setyo.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, termasuk Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, serta Johanis Tanak dan Ibnu Basuki Widodo beserta jajarannya.
📰 Kirim informasi dan peristiwa di sekitar Anda ke 📩 : redaksijabarku@gmail.com
