Sekda Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, memberikan sambutan pada rakor evaluasi MPP di Aula DPMPTSP, Senin (1/9).
INFO-TARGET.COM | SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi tengah menaruh perhatian besar pada evaluasi Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dilakukan pemerintah pusat. Penilaian ini bukan hanya sekadar ajang pengukuran kinerja, tetapi juga menjadi momentum penting untuk membuktikan keseriusan daerah dalam memberikan layanan publik yang cepat, sederhana, dan mudah diakses masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menegaskan bahwa MPP hadir bukan demi mengejar penghargaan semata, melainkan sebagai wujud nyata reformasi birokrasi. Menurutnya, meskipun baru berjalan kurang dari setahun, MPP Sukabumi sudah dipersiapkan matang agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
“Kami ingin pelayanan publik tidak hanya tersedia di gedung, tetapi juga dapat diakses melalui layanan mobile. Prinsipnya, masyarakat harus merasakan kemudahan,” ujar Ade dalam rapat koordinasi pengisian kuisioner evaluasi MPP di Aula DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Senin (1/9).
Ade juga menyinggung kondisi MPP di Jawa Barat yang baru mencapai tingkat keterisian 81 persen. Hal itu, katanya, menjadi tantangan bersama agar Sukabumi dapat menunjukkan kinerja terbaik melalui sinergi seluruh instansi pemerintah daerah maupun lembaga vertikal.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, menambahkan bahwa evaluasi MPP merupakan sarana untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya melengkapi standar operasional prosedur (SOP) dan meningkatkan kualitas publikasi layanan agar hasil penilaian lebih maksimal.
“Sejak 2021, pemerintah pusat rutin menilai penyelenggaraan MPP. Tahun ini giliran Sukabumi mendapat evaluasi langsung. Kami menargetkan bisa meraih predikat prima,” jelasnya.
Hasil evaluasi nantinya akan menempatkan MPP daerah ke dalam kategori tertentu, mulai dari tidak layak hingga prima. Dengan segala upaya yang telah dilakukan, Kabupaten Sukabumi optimistis mampu meraih predikat terbaik sekaligus memperkuat komitmen terhadap pelayanan publik yang inklusif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Red)
