INFO-TARGET.COM | SUMEDANG – Ketua Umum Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Jawa Barat, Piar Pratama, S.H., secara resmi menyampaikan pesan terbuka dalam konferensi pers yang ditujukan kepada Presiden RI, DPR, Kapolri, serta Panglima TNI. 1 September 2025.
Dalam surat terbuka tersebut, Piar menyoroti meningkatnya eskalasi demonstrasi di sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang mencerminkan kekecewaan rakyat terhadap para pemangku kebijakan.
Poin utama yang disampaikan :
1. Koreksi dan evaluasi pemerintah & DPR
Pemerintah serta DPR diminta segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Kritik ditujukan kepada pejabat yang menunjukkan sikap hedon, pamer kemewahan, dan kontroversi yang melukai hati masyarakat.
2. DPR sebagai pihak paling bertanggung jawab
DPR dianggap gagal menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat.
Rakyat merasa dipisahkan oleh “tembok kasta” antara penguasa dan masyarakat, hingga berujung pada bentrokan aparat–rakyat yang menimbulkan korban.
3. Tegas terhadap kader partai
Ketua partai politik didorong agar berani memberi sanksi hingga pemecatan terhadap pejabat publik yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya
4. Penegakan hukum yang adil
Kekerasan tidak dibenarkan. Provokator yang memperkeruh keadaan harus ditindak tegas.
5. Pemerintah & DPR harus penuhi tuntutan rakyat
Hapus tunjangan pejabat yang berlebihan dan lakukan evaluasi transparan.
Segera sahkan RUU Perampasan Aset, atau Presiden mengeluarkan Keppres/Perpres/Perppu untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Kebijakan fiskal & pajak jangan sampai mencekik rakyat; fokuslah pada strategi ekonomi yang menekan pengangguran dan kemiskinan.
Rakyat, Polri, dan TNI pada hakikatnya adalah anak bangsa yang sama, sehingga jangan dibiarkan saling berhadapan hingga menimbulkan korban.
Piar menegaskan, surat terbuka ini disampaikan agar pemerintah, DPR, dan aparat negara dapat menanggapi dengan serius demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. (Mr.RR)
