INFO-TARGET.COM | SUMEDANG — Program larangan bagi ASN di Setda Sumedang menggunakan mobil dinas yang digagas Bupati Doni Ahmad Munir kembali jadi sorotan. Pasalnya, alih-alih menunjukkan keteladanan, aksi sang bupati justru dinilai sekadar pencitraan murahan.
Pada Jumat pagi, Doni turun dari sebuah angkot menuju kantor pemerintah. Namun yang menjadi pertanyaan publik: bagaimana bisa puluhan wartawan sudah siaga menunggu tepat di titik ia turun? Seolah momen itu bukan kejutan, melainkan sesi pemotretan yang sudah dikondisikan sebelumnya.
“Kalau benar-benar niat merakyat, kenapa harus dipublikasikan besar-besaran? Bukannya ini jadi lebih mirip gimmick politik?” sindir salah satu ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sejumlah pegawai Setda pun mengaku mulai risih dengan arah kebijakan yang lebih fokus ke pencitraan ketimbang substansi. Mereka menyebut tidak ada kajian efisiensi, tidak ada pengawasan transportasi alternatif, hanya sekadar larangan simbolis yang langsung diumumkan ke media.
Aktivis pemantau kebijakan publik, Yus Lubis, menyebut langkah itu sebagai “politik pencitraan dengan biaya murah, tapi beresiko tinggi terhadap kredibilitas”.
“Naik angkot sekali dua kali bukan ukuran kesederhanaan. Itu hanya panggung. Rakyat sekarang tidak sebodoh dulu. Mereka bisa lihat mana kesungguhan, mana kemasan,” tegas Deni.
Tak sedikit netizen juga menyindir aksi ini di media sosial, menyebutnya sebagai “tour de angkot”, menyamakan dengan gaya politikus-pelakon dadakan yang hanya menyentuh rakyat jelang pemilu.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari Bupati Doni soal tudingan pencitraan yang semakin meluas. Namun satu hal yang jelas: naik angkot bisa dilakukan siapa saja — tapi jadi pemimpin jujur dan tanpa sandiwara, jauh lebih langka.
(Ferdiansyah).
