Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, bersama rombongan Pemkab Sukabumi, melakukan kunjungan penting ke Cianjur dengan tujuan mempelajari penerapan ilmu kaji terap. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu Pemkab Sukabumi dalam mengembangkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya.
INFO-TARGET.COM | SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menjadwalkan kunjungan resmi ke Pemkab Cianjur dengan tujuan untuk melakukan kajian strategi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB). Agenda ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman pada Jumat (14/2/2025).
Tim kaji terapi ini mencakup berbagai pejabat penting, termasuk Asisten Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kepala Bappelitbangda, serta kepala dinas terkait lainnya. Semua anggota tim berkomitmen untuk mengevaluasi dan mempelajari praktik terbaik dari Cianjur yang telah meraih prestasi mengesankan dalam percepatan perizinan.
Menurut Sekda Ade Suryaman, tujuan dari kunjungan ini adalah untuk menggali pengetahuan dan pengalaman yang dapat diterapkan di Kabupaten Sukabumi, guna meningkatkan kinerja dalam segala aspek perizinan. Cianjur dipilih sebagai tempat studi karena berhasil menduduki peringkat 8 nasional dan 4 di Jawa Barat dalam hal percepatan perizinan.
“Belajar dari pengalaman sukses Cianjur, kami berharap dapat mengadopsi strategi yang efektif untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mempermudah proses perizinan,” ungkap Ade Suryaman.
Kunjungan ini juga bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang strategi Pemkab Cianjur dalam meningkatkan investasi dan menciptakan kemudahan bagi para pelaku usaha. Dalam hal penilaian kinerja PTSP dan PPB, Cianjur telah menunjukkan konsistensi luar biasa dengan berhasil menempati peringkat 5 besar nasional selama tiga tahun berturut-turut (2022, 2023, dan 2024) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020.
Dengan adanya kesempatan ini, diharapkan Kabupaten Sukabumi dapat menerapkan langkah-langkah signifikan untuk memperbaiki sistem pelayanan perizinan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
